Ketua KPU Pusat Prof.Dr. H Abdul Hafidz Ansyori, MA : Resmikan Gedung KPU Bantul

  • 27 Maret 2008     393
Ketua KPU Pusat Prof. Dr. H Abdul Hafidz Ansyori,MA meresmikan gedung baru KPU ( Komisi Pemilihan Umum ) Kabupaten Bantul senilai Rp 334 juta dari dana APBN melalui DIPA tahun 2007 berdiri pada tanah kas Pemkab Bantul di Jl. KH Wakhid Hasyim Sumuran, Palbapang, Bantul ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan buntal disaksikan Bupati Bantul Drs. HM Idham Samawi, Ketua KPU DIY, unsur anggota Muspida Bantul, Ketua KPU Bantul Drs. Arif Iskandar, Ketua TP PKK Bantul ny. Hj. Ida Idham Samawi, para kepala dinas instansi, camat dan undangan lain hari Kamis ( 27/3 ).

Dalam laporannya Ketua KPU Bantul Drs. Arif Iskandar mengatakan dengan berdirinya gedung baru tersebut maka pada sat ini fasilitas fisik di kantor KPU Bantul meliputi satu aula, satu pendopo, satu gedung gedung KPU serta satu ruangan sekretariat yang diharapkan akan semakin mingkatkan kinerja KPU Bantul. Sementara Bupati Bantul Drs. HM Idham Samawi dalam sambutannya berharap KPU yang mempunyai kedudukan kuat karena dijamin oleh konstitusi serta mempunyai tugas sebagai penyelenggara pemilu untuk memilih anggota legeslatif, pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah berarti telah mengantarkan prosesi regenerasi kepemimpinan bangsa di masa depan. Utnuk suksesnya Pemilu kami siap senantiasa berkoordiansi dengan KPU tandas Idham.

Sedangkan Ketua KPU Pust Prof. Dr. Abdul Hafidz Ansyori, MA dalam sambutan peresmiannya mengingatkan bahwa tugas KPU selain banyak juga penuh dengan resiko baik resiko untuk dicaci maki, dikritik, diancam atau paling tidak didemo serta resiko masuk sel. Karena itu jangan ada kesan kerja di KPU itu enak, apalagi tahapan Pemilu legeslatif sudah harus dimulai tanggal 5 April 2008 melalui pendataan daftar calon pemilih potensial jelasnya.

Lebih lanjut diingatkan agar penyeleggara pemilu dari KPPS sampai KPU harus netral dan jujur higga tidak mudah terpengaruh oleh adanya intimidasi, tekanan maupun rayuan dari pihak-pihak tertentu. Karena itu untuk suksesnya Pemilu pihaknya akan koordinasi dan meminta bantuan POLRI dalam hal pengamanan sejak dari dari tahap awal tahapan Pemilu, temasuk bantuan fasiltias dari Pemerintah Daerah yang memang diperbolehkan oleh Undang Undang. Karena Pemilu dibiayai oleh APBN maka untuk bantuan dari Pemerintah Daerah yang berupa fasilitas non keuangan masih diperbolehkan jelasnya.

Usai peresmian gedung dilanjutkan sosialisasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilu oleh anggota KPU Sri Nuryanti, SIP,MA yang asli wong mBantul dalam kapasitasnya selaku Ketua Divisi Hubungan Partisipasi Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga KPU Pusat. (bn)