Upacara peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara Tahun 2025 dilaksanakan di Lapangan Paseban, pada hari Sabtu (1/3/2025). Amanat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dibacakan oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merenungkan pentingnya penegakan kedaulatan negara.

Dalam sambutannya, Gubernur DIY mengungkapkan bahwa peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 merupakan manifestasi kehendak kolektif rakyat Indonesia untuk menolak penjajahan dan menunjukkan kepada dunia bahwa meskipun pemimpin negara ditawan, Republik Indonesia tetap eksis dan berdaulat sepenuhnya.

"Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah momentum penting yang mengingatkan kita bahwa kedaulatan bukan hanya sekedar batas teritorial, tetapi juga kemerdekaan untuk merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat," kata Gubernur.

Ia juga menekankan bahwa kedaulatan saat ini harus dilihat dalam konteks global yang kompleks. Sebuah bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mampu mengendalikan arah kebijakannya sendiri dan menjaga kesejahteraan rakyatnya.

Dalam aspek politik, Gubernur menegaskan pentingnya keberanian dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat serta memastikan bahwa kepentingan nasional tidak mudah dipengaruhi oleh intervensi asing. Ia juga menyampaikan bahwa demokrasi harus membuka ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya, dalam bidang ekonomi, Gubernur menyatakan bahwa kemandirian ekonomi adalah tujuan utama untuk mencapai kedaulatan.

"Bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri, dengan industri dalam negeri yang kuat dan ketahanan terhadap ketergantungan eksternal," tambahnya.

Gubernur juga menekankan bahwa supremasi hukum merupakan pilar penting dalam membangun bangsa yang bermartabat. Hukum harus ditegakkan dengan adil dan tegas, serta menjadi infrastruktur etis yang menjamin hak dan kebebasan rakyat.

Di akhir amanat, Gubernur mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga kedaulatan negara. "Menjaga kedaulatan adalah tanggung jawab seluruh elemen bangsa, bukan hanya tugas pemerintah atau tentara, tetapi juga ilmuwan, ekonom, budayawan, dan seluruh komponen masyarakat," pungkasnya. (Syf)