Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Kabupaten Bantul pada tahun 2023 mencapai 11,04 persen. Meski angka ini turun dibanding tahun 2022, namun Pemerintah Kabupaten Bantul masih menganggap kemiskinan sebagai PR yang harus digarap serius.
“Mari kita berkomitmen untuk membangun wilayah kita menjadi wilayah yang maju agar masyarakat kita sejahtera. Apalagi para dukuh yang memang paling dekat dengan masyarakat, hafal dengan karakter masyarakat masing-masing. Memang tidak mudah. Tapi mari kita upayakan bersama,” ujar Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, saat membuka Musyawarah Daerah Paguyuban Dukuh (Pandu) Kabupaten Bantul tahun 2024 di Gedung Induk Kompleks Parasamya, Selasa (20/8/2024).
Lebih lanjut, Halim menjelaskan bahwa indikator majunya sebuah desa atau kalurahan tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur yang bagus, melainkan lebih kepada mengangkat harkat martabat kemanusiaan warganya yang akhirnya berdampak pada penurunan kemiskinan.
“Indikator maju itu sebetulnya yang bagaimana? Jangan dilihat dari infrastruktur saja. Jalan mulus, irigasi bagus, ya itu baik. Tapi itu hanya bagian kecil. Utamanya, kita ini harus bisa menurunkan kemiskinan. Memang di Bantul sudah turun menjadi 11,04 persen. Tapi harus dikejar lagi angka ini dengan cara mengangkat harkat martabat masyarakat,” bebernya.
Halim menambahkan, ciri kesejahteraan bisa dilihat dari warga yang mandiri dalam mencukupi kebutuhan dasar hidup, baik dari sandang pangan papan. Sebab itulah Halim juga mengimbau agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih banyak digunakan untuk urusan kesejahteraan.
Bicara soal mengatasi kemiskinan, selama ini Pemerintah Kabupaten menerapkan dua strategi. Pertama melalui bantuan-bantuan sosial untuk mengurangi beban konsumsi warga. Kedua, dengan pemberdayaan atau peningkatan pendapatan warga. Dibanding strategi pertama, cara kedua dinilai lebih sulit karena energi dan upaya yang dikerahkan harus lebih banyak.
Pula, salah satu faktor kemiskinan di Bantul adalah ketersediaan lapangan kerja dan serapan tenaga kerja. Alasan ini yang menjadikan Pemerintah Kabupaten Bantul getol menggaet investor agar tertarik membuka usaha sehingga semakin terbuka lebar lapangan pekerjaan yang ada.
Sementara itu, Musyawarah Pandu Kabupaten Bantul tahun ini dihadiri oleh 175 peserta. Selain mendengarkan materi yang dipaparkan oleh narasumber dari Polres Bantul dan Bawaslu, musyawarah kali ini juga membahas program-program kerja Paguyuban Dukuh periode 2024 - 2029. (Els)
