•  21 Desember 2009
  •    
  •  607
Anggota DPR Komisi 5 Kunjungi Bantul
Anggota Komisi 5 DPR RI dari DIY, Agus Bastian, SE, MM beraudiensi dengan Bupati Bantul, Drs. HM Idham Samawi di ruang kerja Bupati, Senin (21/12). Dalam pertemuan guna menjaring aspirasi daerah tersebut Agus mengungkapkan niatnya untuk memperjuangkan kepentingan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) khususnya Kabupaten Bantul berkaitan dengan pendanaan di tingkat pusat. Sehingga nantinya pembangunan akan dapat terselenggara dengan baik di daerah sebagaimana usulan dari daerah.

Dalam bertemu Bupati Bantul, Agus Bastian yang berasal dari Partai Demokrat, juga didampingi oleh Staf Ahli, Rumah Aspirasi, Sekretaris Pribadi, Anggota DPRD Prop.DIY dan Kab.Bantul. Pertemuan juga dihadiri oleh Wakil Bupati Bantul, Sekda Bantul, jajaran Dinas/Instansi terkait pemkab Bantul.

Banyak hal berkaitan pembangunan yang bisa diperjuangkan di tingkat pusat, sehingga nantinya daerah bisa melaksanakan pambangunan demi kepentingan rakyat, kata Agus Bastian yang juga wakil sekretaris FPD MPR RI. Dia berjanji akan terus berkomitmen memperjuangkan aspirasi daerah tidak hanya terbatas di Komisi 5 tapi bisa juga lintas komisi.

Dalam pertemuan tersebut Bupati Bantul, Drs. HM Samawi sangat menghargai dan berterima kasih atas usaha Anggota DPR RI dari daerah yang peduli dengan kepentingan pembangunan di daerah. Selanjutnya Bupati mengatakan bahwa penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) di tahun anggaran 2010 dari pemerintah pusat dirasakan sangat berat bagi pembangunan di Bantul dan juga daerah-daerah lain. Saat ini DAU hanya 26 % dari penerimaan dalam negeri padahal harus dibagi untuk 491 Kab/kota se-Indonesia. Idealnya harusnya DAU sekitar 30-31 %, kata Idham. Dengan dana yang terbatas ini Pemkab Bantul berusaha menyelanggarakan pembangunan berdasarkan skala prioritas.

Menanggapi komitmen Agus Bastian memperjuangkan daerah, Idham meminta jajaran kepala Dinas/instansi untuk segera menyusun skala prioritas pembangunan di Bantul, nantinya akan dibawa dan diperjuangkan di DPR RI. Kami berharap jika terjadi sharing pendanaan dari Pemerintah pusat, Propinsi dan Kabupaten maka pembangunan yang memerlukan dana besar dapat terlaksana dengan baik, tambah Idham. (nurcholis)