Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Ketua TP PKK Kabupaten Bantul sebagai Ketua Pengurus Cabang Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) Kab. Bantul Hj. Ida Idham Samawi kepada delapan perwakilan kelompok penerima pinjaman se Kabupaten Bantul.
Program prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul diantaranya program pengentasan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan program PKK Kabupaten Bantul yaitu program Usaha Peningkatan Pendapatan atau UP2K yang merupakan program pemberdayaan perempuan desa agar dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. kata Hj Ida.
Menjadi perempuan, kata Hj Ida harus mandiri, pandai menjalankan ekonomi dan harus dapat menyisihkan tabungan untuk kepentingan keluarga yang bersifat prioritas dan mendesak. Untuk itu agar dalam menjalankan usaha mandiri khususnnya, para perempuan harus mempunyai semangat dan kebersamaan diantara anggota kelompoknya, sehingga apapun yang terjadi akan dapat diatasi dan apapun cita-citanya akan dapat daraih tambahnya.
Sementara menurut laporan Kepala KPPD Kabupaten Bantul. Drs. Supriyanto Widodo, MT bahwa pinjaman bergulir selain UEP bagi KUPK dibawah koordinasinya, beberapa macam pinjaman UEP dibawah koordinasi BKK, PP dan KB Kab. Bantul diantaranya Kredit Kesejahteraan Keluarga (KESGA) kerjasama dengan AKU yang telah terserap hingga Nopember 2009, untuk UPPKS Dasar kepada 201 kelompok terdiri dari 1.005 anggota dengan dana sebesar Rp. 1.005.000.000,- dan untuk kelompok UPPKS Mandiri kepada 191 kelompok terdiri atas 1.910 orang anggota dengan dana sebesar Rp. 5,4 milyard. Sedangkan Kredit Industri Rumah Tangga (KRISTA) yang merupakan kerjasama dengan Perum. Pegadaian dengan bunga 12 % per tahun bagi 12 kelompok dengan 120 anggota, dana terserap sebesar Rp 120 juta. Kredit Pemberdayaan Keluarga Miskin (PEKM) hingga September 2009 tersalur dana sebesar Rp. 23,5 milyard bagi 23.500 keluarga yang terhimpun dalam 4.484 kelompok.
Program ini, kata Widodo, terlaksana atas kerjasama antara Pemprop. DIY dan Pemkab Bantul lewat Bank Bantul.
Namun, tambah Widodo, dari program bantuan pinjaman ini masih ada beberapa permasalahan diantaranya terjadinya tunggakan karena pengurus kelompok yang tidak disiplin dan kurang optimalnya pendampingan oleh petugas, termasuk dalam memberikan ketrampilan administrasi sederhana bagi kelompok. (Sit)
