Akuntabilitas dan transparansi yang bermakna terkait program-program pembangunan pemerintah membutuhkan keterlibatan tidak hanya oleh pemerintah sebagai penyelenggara tetapi juga memerlukan umpan balik dari masyarakat guna memastikan relevansi program. Sejalan dengan hal tersebut. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melaksanakan Review Program Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (P2BMP) dan Pelatihan UMKM Naik Kelas. Dilaksanakan pada Selasa (5/3/2024 di Mandala Sabha Madya, Gedung Induk Lantai 3 Kompleks Parasamya Kabupaten Bantul.

Sekretaris Bappeda, Novi Astuti, dalam laporannya menjelaskan tujuan diadakannya kegiatan ini untuk melakukan pendalaman pelaksanaan program pelatihan-pelatihan dan P2BMP oleh evaluator, melakukan evaluasi program yang dilaksanakan oleh warga penilai, serta menyampaikan usulan keberlanjutan program pelatihan-pelatihan dan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan.

Review Program memiliki target keluaran yang hendak dicapai yakni mendapatkan masukan yang lebih beragam dari warga masyarakat, mendapatkan ide-ide baru untuk pembangunan dan merupakan salah satu intrumen monitoring dan evaluasi.

Wakil Bupati Bantul, Joko Purnomo, menuturkan jika masukan yang diberikan masyarakat dalam forum ini dapat menjadikan penyelenggaraan program pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik.

“Kewajiban pemerintah kabupaten adalah menjadi fasilitator sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan pemerintah kabupaten itu sendiri. Dengan kegiatan ini dan masukan yang diberikan dari masyarakat saya yakin pemerintah akan semakin lebih dewasa dan semakin lebih giat dalam memberikan yang terbaik,” tutur Joko.

Bertindak sebagai evaluator dalam kegiatan ini yaitu Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si (Ketua STPMD APMD), Wasingatu Zakiyah (Aktivis LSM), Rommy Heryanto (KADIN DIY), Diah Retnoningsih S.IP,MPA (Bappeda Kabupaten Sleman). (Fza)