Hal diatas disampaikan oleh Dra. Sri Adiningsih, M. Sc dari UGM Yogyakarta saat menyampaikan makalah Pemberdayaan Perempuan di Daerah sebagai salah satu nara sumber acara Semiloka Manajemen Kepemimpinan Berbasis Kebangsaan dan Kearifan Lokal, di Gedung Induk Lantai III Komplek Parasamya, Rabu (12/11).
Peran perempuan rata-rata di Indonesia yang masih rendah, kata Sri Adiningsih, tidak lepas dari berbagai diskriminasi kebijakan pemerintah. Berdasar temuan komnas perempuan diantaranya diskriminasi pada 154 kebijakan daerah, yang terdapat dalam kebijakan tingkat pemerintah propinsi hingga desa. Seperti pembatasaan hak kemerdekaan berekspresi,pengurangan hak atas perlindungan dan kepastian hukum dan pengabaian hak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.
Padahal kemampuan perempuan cukup besar, maka sangat penting untuk diberdayakan. Berikan perempuan kesempatan menjadi pemimpin, bahkan bila perlu di tempatkan pada posisi yang anggarannya cukup besar atau basah, karena kebocoran anggaran dimungkinkan akan lebih terkendali, karena sifat perempuan lebih dapat mengendalikan diri. kata Sri.
Sementara Wakil Bupati Bantul Drs. Sumarno PRS saat membacakan sambutan Bupati Bantul mengharapkan agar semiloka ini dapat membawa perubahan yang lebih baik di Kabupaten Bantul khususnya dalam hal kepemimpinan yang berbasis kebangsaan dan nilai kearifan lokal.
Kami menyambut baik semi loka ini, agar kita dapat menumbuh kembangkan sifat heroisme dalam meberikan kepemihakan optimal kepada kepentingan bangsa secara utuh. Karena belakangan ini heroisme sebagai bangsa terus diuji di berbagai bidang seperti dibidang ekonomi, iptek,, seni budaya, hukum dan lainnya. tegasnya.
Sementara menurut laporan Panitia Jawahir Thontowi, SH. Ph. D Direktur CLDS Fakultas Hukum UII Yogayakarta melaporkan bahwa semiloka ini merupakan bentuk pengabdian masyarakat dari CLDS FH UII Yogyakarta sebagai modal pembangunan yang tidak lepas dari kepemimpinan berbasis kebangsaan dan nilai-nilai kearifan lokal. Kegiatan terselenggara atas kerjasamanya dengan Pemda Bantul.
Nara sumber yang lain adalah Drs. Zulkifli Halim, M. Si anggota DPR RI, Drs. Suwasono Muhammad, M.A Ketua II PYBW UII dan Hestu Handoyo, SH, M. Hum Purek IV UAJY. (Sit)