•  17 September 2009
  •    
  •  518
SCBD Lakukan Audit Kinerja Internal di Pemkab Bantul
Setelah selama tiga tahun SCBD melakukan pelatihan-pelatihan manajemen bagi pejabat dan karyawan Pemerintah Kabupaten Bantul, maka pada tahun 2009 ini dilakukan Audit Kinerja Mamajemen Internal Pemda Bantul untuk mengertahui pengaruh dari dilaksanakannya pelatihan SCBD terhadap kinerja aparat di Pemkab Bantul.

Audit diawali dengan servey yang dilakukan di setiap SKPD dan lembaga legeslatif oleh Tim Konsultan Implementasi SCBD pada pertengahan tahun 2009 ini. Dari hasil survey dilanjutkan dengan audit kinerja internal Pemkab Bantul yang dipaparkan oleh tim yang terdiri dari DR. Sri Peni Wastutiningsih, M Agr (UGM), Ir. Nursanti Widi Arimbi. MP (Mercu Buana) dan Dra. Hj. Tri Dayarini, M Si. (UGM) di depan kepala bagian, dinas dan camat se Kabupaten Bantul, di Gedung Induk Lantai III, kamis (17/9).

Audit kinerja pemda diukur dari dua perspektif yaitu sistem dan praktek manajemen internal yang terdiri dari 10 fungsi utama pemda dan kinerja eksternal yang pengukurannya dilihat dari persepsi penduduk.

Hasil audit dari sepuluh fungsi utama, rata-rata kinerjanya dinilai ada peningkatan. Hanya saja ada beberapa poin seperti fungsi administrasi umum pemda pada poin administrasi yang bersih, transparansi dan akuntabel dinilai kinerjanya masih rendah. Termasuk pendapat umum staf Pemda tentang fungsi legal atau penyusunan peraturan dalam pengawasan legeslatif terhadap penegakan hukum dan peraturan juga dinilai masih rendah.

Acara tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Drs. Gendut Sudarto, Kd BSc MMA. Dalam sambutannya Sekda mengatakan bahwa Pemkab Bantul sangat beruntung karena termasuk dari 14 kabupaten di Indonesia yang dijadikan sasaran proyek SCBD. Dengan adanya pelatihan SCBD tersebut kami harapkan akan dapat meningkatkan kinerja aparat di Pemkab Bantul ini. Karena Goodspot atau suara hati kita akan menjadi baik apabila kita berusaha menambah wawasan atau pengetahuan lewat berbagai sumber, sehingga tidak akan terjadi salah persepsi dalam melaksanakan tugas-tugas di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). ujarnya.

Karena ketika kita ingin maju, katanya lagi jika salah persepsi atau ada prasangka negatif maka akan menghambat kinerja para aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, sehingga akan terjadi ketidak lancaran pelaksnaan tugas dimasing-masing SKPD. (Sit)