Musrenbang di kabupaten bantul dilakukan dari bulan Januari hingga awal April 2009. Diawali dari Musrenbang tingkat desa di 75 desa yang terlaksana bulan Januari s.d Pebruari 2009, musrenbang tingkat kecamatan terlaksana pada bulan Februari s.d awal Maret 2009. Dalam Penjaringan aspirasi ini meperintah menampung segala ide pembangunan di segala bidang dari masyarakat se Kabupaten Bantul, Untuk selanjutnya penjaringan aspirasi ini dimusyawarahkan dalam Musrenbang Tingkat Kabupaten yang terlaksana pada tanggal 1-2 April 2009.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Bapeda Kab. Bantul Drs Tri Saktiyana, M.Si panitia pelaksana Musrenbang Tingkat Kabupaten Bantul, saat ditemui di kantornya usai acara tersebut.
Dikatakan oleh Tri Sakti, bahwa pelaksanakan Musrenbang pada hari pertama (1/4/09) disampaikan gambaran dan arahan pembangunan disegala bidang dari para nara sumber, diantaranya Prof. DR. Ir. Irkham, MSc, magister dari MAP UGM, Wakil Bupati Bantul mewakili Bupati, Drs. Slamet Abdullah, MA (DPRD Kab. Bantul), Drs. Abu Dzarin, MKes (Ka Dipenda ), Drs Riyantono, M,Si (Ka Bapeda) dan Ir Sutiyoso, M.Sc. (Ka Bapeda Prop. DIY).
Pada hari kedua (2/4/09), dilaksanakan rapat membahas berbagai bidang prioritas dari pembagunan yang akan dilaksanakan. Dalam pembahasan ini tim terbagi dalam tiga kelompok. Diantaranya kelompok I membahas Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kab. Bantul. Kelompok II membahas Bidang Pendidikan dan Kesehatan dipimpin oleh Asisten I Sekda Kab Bantul dan kelompok III membahas Bidang Pemberdayaan Ekonomi Lokal dipimpin oleh Asisten II Sekda Kab. Bantul.
Hasil-hasil pembahasan yang penting selanjutnya untuk diangkat dalam Musrenbang Tingkat Propinsi DIY pada pertengahan bulan April 2009 ini.
Sementara dalam sambutan Bupati Bantul yang dibacakan oleh Wabub. Drs. Sumarno PRS, mengatakan bahwa berkaitan dengan penyelenggaraan Musrenbang tahun ini, ada beberapa hal yang patut mendapatkan perhatian bersama. Diantaranya pertama, dari penjaringan aspirasi rakyat terdapat beberapa keluhan dari masyarakat, pamong desa dan aparat kecamatan, bahwa pada pelaksanaan pembangunan ditahun yang telah lalu banyak kegiatan yang diusulkan ternyata masih ada yang belum terakomodir. "Untuk itu maka dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan kita harus melakukan reposisi pola pikir dari anggapan bahwa masyarakat, pemerintah desa dan kecamatan adalah pendukung kegiatan dinas/instansi, harus diubah menjadi kegiatan yang dilakukan dinas/instansi di Kabupaten harus mendukung kegiatan masyarakat, desa dan kecamatan." ungkapnya.
Kedua, tahun 2010 adalah etape terakhir implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bantul. "Ini akan menjadi bahan evaluasi kritis terhadap hal-hal yang masih tercecer dalam rangka merespons kebutuhan riil masyarakat, sesuai dengan target/indikator yang kita sepakati dalam RPJMD dalam rangka mewujudkan misi dan visi Kabupaten Bantul." tambah Wabub.
Program kegiatan dimaksud, katanya lagi meliputi enam prioritas yaitu, 1. Pengentasan kemiskinan, 2.Pendidikan, 3.Kesehatan, 4.Pertanian, 5. Kerajinan rakyat dan Industri kecil, dan 6. Pasar tradisional.
Ketiga, salah satu kunci keberhasilan dalam menjalankan misi adalah melalui proses pemberdayaan masyarakat (empowerment), yaitu menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sendiri (community self help). Proses pemberdayaan ini hanya akan berhasil bila trus /kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tinggi. "Berkaitan dengan hal ini, kiranya saya dapat menilai bahwa usaha bersama kita untuk membangun kepercayaan sudah tampak nyata hasilnya. Terbukti bahwa swadaya pembangunan semakin meningkat, ini berarti bahwa kepedulian dan rasa memiliki masyarakat terhadap kegiatan pembangunan semakin tinggi." jelas Sumarno.
Di akhir pidatonya Wabub menekankan, untuk melaksanakan program dan kegiatan kita menyadari betul bahwa kita sangat memerlukan strategi kerjasama, melalui kemitraan yang mengedepankan potensi lokal. Ini meliputi kerjasama secara vertikal dengan pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi. Secara horisontal dengan kabupaten/kota lain, khususnya dalam wilayah Prop. DIY untuk memadukan pembangunan antar kawasan, dan peran pemprop. DIY sangat signifikan untuk mengintegrasikan pelaksanaan pembangunan.
Kerja sama dengan masyarakat dan investor atau pemodal perlu diciptakan iklim yang kondusif bagi investasi daerah. "Kami harapkan masukan dari Bapak Bupati Bantul ini dapat dijadikan sebagai wacana dalam Musrenbang kali ini, sehingga RKPD tahun 2010 Kab. Bantul benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah berbasis pemberdayaan potensi lokal."tandasnya. (Sit)
