Pada tanggal 13 dan 14 Agustus 2008 diselenggarakan Diklat Teknis Kepemerintahan yang Baik untuk para Pejabat Eselon II di jajaran Pemkab Bantul dengan tenaga pengajar Drs. Subechi, M.Si, MM. Pelatihan yang berlangsung di Gedung KPRI Kesehatan Bantul ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pejabat eselon II dalam pelaksanaan prinsip-prinsip Kepemerintahan yang baik dan Etika Pemerintah.

Pada acara pembukaan, Sekda Bantul, Drs. Gendut Sudarto KD, B.Sc, MMA memberikan pengarahan dimana agar setiap pegawai Pemda, apalagi pada tingkat Pimpinan, dalam menjalankan tugasnya bisa ikhlas bekerja dengan memiliki “komitmen Illahiah”. Artinya jangan bekerja dengan ngongso hanya untuk tujuan mendapatkan uang, tapi bekerjalah secara ikhlas dengan penuh kesungguhan hanya mengharap ridho Allah. Serahkan urusan rejeki dan segala kebutuhan lain kepada Allah, karena Allah telah menjamin dan mengaturnya. Walaupun hal-hal seperti ini mungkin tidak termasuk prinsip kepemerintahan yang baik, tapi setidaknya ini merupakan aspek moral yang perlu diperhatikan. Disamping itu, juga diharapkan agar setiap pegawai bisa berkomunikasi satu sama lain dalam menerapkan tugas kepemerintahan. Semua permasalahan akan mudah dicarikan jalan keluarnya dengan komunikasi, sehingga jelas duduk perkaranya dan tidak akan ada salah paham. Hal lain yang cukup penting adalah adanya sikap saling mengingatkan. Kalau ada pegawai yang berbuat kesalahan atau mengarah pada perbuatan yang tidak benar, harus segera diingatkan, jangan malah “disyukurin” atau “diblosokake”. Ingat PNS itu sifatnya kolektif, satu jelek maka semua bisa kena getahnya menjadi jelek. Maka bekerjalah dengan ikhlas, niat ingsun bekerja demi untuk kesejahteraan masyarakat tentunya dengan menjunjung etika atau moral ketuhanan.

Pada kesempatan yang sama di awal kegiatan, Benny Hartanto - Team Leader Konsultan Proyek Peningkatan Kapasitas yang Berkelanjutan untuk Desentralisasi (SCBDP) Kabupaten Bantul mengatakan: “Walaupun topik ini bukan sesuatu yang baru dan menarik, tapi nilai kepentingannya cukup tinggi. Apalagi akhir-akhir ini, kinerja dan perilaku para aparatur negara banyak mendapat sorotan yang tajam dari masyarakat maupun dari sesama unsur pemerintah seperti KPK dan Kejaksaan. Oleh karenanya, perlu ada semacam penyegaran untuk mengingatkan kembali agar para “Top Manager” di lingkungan Pemda ini bisa lebih hati-hati serta tidak melakukan penyimpangan dalam menjalankan roda kepemerintahan. Mereka tentunya sudah terbiasa untuk menjaga diri agar perilakunya dapat sejalan dengan etika pemerintah yang telah diembannya.” Akhirnya kepada peserta diklat diharapkan agar semakin tinggi kompetensi seorang pejabat pada bidang tugasnya, didukung dengan etika pemerintah yang baik, maka semestinya akan semakin baik kinerjanya. (Tim SCBD/admin)