Pendapatan lurah di Kabupaten Bantul per bulannya tidak sama. Ada yang punya penghasilan sampai jutaan rupiah, namun ada pula yang hanya Rp 100 ribu rupiah. Hal itu tergantung dari luasnya tanah bengkok yang digarapnya. Ada lurah yang mendapat tanah bengkok sekitar 6 hektar, yang bila disewakan bisa menghasilkan jutaan rupiah per bulan, namun ada juga lurah yang hanya mendapatkan 1 hektar.

"Namun penghasilan lurah tidak hanya dari tanah bengkok, karena juga mendapat TPAPD dan tunjangan kesejahteraan dari Pemkab Bantul sebesar Rp 150 ribu per triwulan", demikian dikatakan oleh Assek II Pemkab Bantul, Drs Suryanto pada saat menerima Kunjungan Kerja Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatra Barat, Senin (14/4) di Operation Room, Gedung Induk Lt II Komplek Parasamya.

Kunjungan kerja yang diikuti oleh 44 orang tersebut dipimpin oleh Sekda Kabupaten Solok Selatan, Drs Rusman Efendi, MM. Terdiri dari 32 orang wali nagari (lurah) dan Kepala/staf Bagian Pemerintahan Nagari. Maksud kunjungan kerja tersebut untuk melakukan studi banding tentang masalah administrasi desa, PAD Desa dan lembaga-lembaga yang ada di tingkat desa.

Lebih lanjut Suryanto mengatakan bahwa pembangunan di Kabupaten Bantul saat ini diprioritaskan pada bidang pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan pertanian, pasar tradisional dan kerajinan. Sementara itu APBD Kabupaten Bantul saat ini lebih banyak tersedot untuk anggaran belanja pegawai yang sebanyak 12 ribu orang. Sebagian besar adalah guru yang mencapai 8 ribu orang lebih.

Sedangkan Rusman mengatakan bahwa, alokasi APBD Kabupaten Solok Selatan lebih besar untuk rakyat, yaitu 60%, sedangkan yang untuk belanja pegawai hanya sebesar 40 %, mengingat pegawainya tidak begitu banyak. Kabupaten Solok Selatan yang merupakan salah satu dari 19 kabupaten/kota di Propinsi Sumatra Barat, adalah kabupaten pemekaran yang diresmikan oleh Mendagri pada tahun 2004. Saat ini mempunyai APBD sebesar 364 M. (Rin)