Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta didampingi koordinator pengawasan di lingkungan Perwakilan BPKP DIY menyerahkan hasil pemeriksaan dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Bantul, Jumat (9/5/2025) di Ruang Kerja Bupati Bantul.

Hasil pemeriksaan disaksikan langsung oleh Bupati Bantul didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul; Kepala Inspektorat; Kepala Bappeda; Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD); Kepala Bagian Organisasi, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Dalam paparannya, Kepala Perwakilan BPKP DIY, Setya Nugraha, menyampaikan bahwa secara umum, capaian target tahun 2025 untuk lima sektor prioritas pembangunan di Kabupaten Bantul menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Kelima sektor tersebut meliputi: Pengentasan Kemiskinan, Pendidikan, Kesehatan, Penurunan Stunting, dan Pengembangan Pariwisata.

“Menurut evaluasi kami, dari sektor pengentasan kemiskinan di Kabupaten dapat dipetakan ke dalam pohon faktor, yaitu faktor-faktor yang mampu mengungkit ultimate outcome atau faktor penentu keberhasilan,” papar Setya.

Meskipun demikian, BPKP merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Bantul terus meningkatkan efektivitas perencanaan dengan memperluas intervensi terhadap faktor-faktor yang hingga saat ini belum sepenuhnya terjangkau oleh program-program pemerintah daerah. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi landasan dalam menyusun kebijakan strategis ke depan. Lebih lanjut, Kepala Perwakilan BPKP DIY juga mengingatkan agar kepala perangkat daerah lebih memperhatikan kesesuaian indikator dan target kinerja pada sektor masing-masing, khususnya dalam proses penandatanganan perjanjian kinerja.

“Hal ini penting untuk memastikan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja pembangunan daerah,” lanjutnya.

Menanggapi hasil evaluasi tersebut, Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menyampaikan bahwa ia memang mengharapkan evaluasi dari BPKP ini sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul bisa benar-benar efektif dan memberikan dampak perubahan yang nyata di masyarakat. Menurutnya evaluasi terhadap perencanaan ini harus dilakukan untuk menguji bagaimana logical framework dari urutan visi dan misi sampai pada kegiatan logis, relevan dan mampu membawa outcome dan impact yang nyata.

“Oleh karenanya, evaluasi BPKP seperti ini sesuatu yang bisa kami jadikan pegangan untuk membuat perencanaan dan penganggaran kedepannya,” terang Halim.

Ia juga menuturkan akan segera menyarankan kepada para Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul untuk melakukan evaluasi mandiri terhadap program kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya agar dapat menyaring kegiatan-kegiatan yang lebih relevan. Halim berharap dengan adanya evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Bantul berharap dapat terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan mencapai target pembangunan daerah secara berkelanjutan. (Ans)